Penyebab Harga Pupuk Mahal

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan penyebab harga pupuk nonsubsidi yang relatif mahal dibandingkan beberapa waktu sebelumnya dikarenakan bahan baku yang melonjak.

"Karena pupuk di dunia naik. Phospat naik tiga kali lipat harganya. Bahkan China tidak mengeluarkan phospatnya sekarang," kata Menteri Syahrul dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin.

Mentan menerangkan bahwa meskipun harga bahan baku pupuk naik berkali lipat, pemerintah menetapkan harga pupuk subsidi tetap. Akan tetapi dilakukan penyesuaian untuk harga pupuk nonsubsidi.

Mentan menjelaskan pihaknya akan terus melakukan sosialisasi pada petani untuk melakukan pemupukan berimbang agar lebih efisien dalam penggunaan pupuk sekaligus meningkatkan kualitas tanaman.

"Oleh karena itu, target kami tahun ini mengajarkan tentang bagaimana pupuk berimbang, tidak menggunakan pupuk anorganik. Ke satu juta petani," katanya. Mentan mengemukakan program tersebut akan dimulai secepatnya.

Sementara Direktur Utama Pupuk Indonesia Bakir Pasaman mengatakan bahwa bahan baku seperti phospat dan KCL naik sekitar tiga kali lipat. Akan tetapi Bakir menerangkan Pupuk Indonesia masih menjual pupuk nonsubsidi di dalam negeri dengan harga yang lebih rendah dibandingkan di luar negeri.

"Sebagai info kami menjual harga pupuk kalau di pasar luar negeri 1.000 dollar AS, jadi harga ekspor itu Rp14,5 juta per ton. Tapi kami menjual di dalam negeri itu sebenarnya Rp9,3 juta per ton jadi ada perbedaan sekitar Rp5 juta antara dalam dan harga luar negeri. Jadi di dalam negeri itu Rp5 juta lebih murah dibanding harga di luar negeri," kata Bakir.

Selain itu, Bakir juga menjelaskan penyebab kenaikan harga pupuk selain dari bahan baku, juga terjadi kenaikan harga gas di Eropa. Kenaikan harga gas Eropa ini menyebabkan harga pupuk internasional melonjak.

"Dan tadi pak ketua dan Pak Menteri menyampaikan bahwa masalah banned pemerintah China tidak mengekspor pupuk, ini pengaruhnya cukup besar," kata Bakir.

Bakir menyampaikan bahwa Pupuk Indonesia sebagai produsen tidak bisa mengatur harga karena harus mematuhi ketentuan dalam undang-undang yang berlaku tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha.

Baca juga: Muhaimin minta pemerintah pastikan ketersediaan stok pupuk bersubsidiBaca juga: Pupuk Indonesia cek gudang di Jateng pastikan stok pupuk bersubsidiBaca juga: Petrokimia siap salurkan pupuk bersubsidi di wilayah barat tahun 2022

Pewarta: Aditya RamadhanEditor: Faisal Yunianto Copyright © ANTARA 2022

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka-bukaan masalah mahalnya harga pupuk di Indonesia. Dia memaparkan penyebab masih tingginya harga pupuk di Tanah Air.

Menurutnya, harga pupuk mahal karena kebutuhan pupuk nasional sebanyak 13 juta ton masih belum bisa terpenuhi. Hal tersebut disampaikannya saat menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat serta Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial dan SK Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Areal Kesongo, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, pada Jumat, 10 Maret 2023.

“Supaya Bapak, Ibu semuanya tahu bahwa kebutuhan pupuk di Indonesia ini harusnya 13 juta ton seluruh Tanah Air Indonesia, 13 juta ton. Di Indonesia baru bisa berproduksi 3,5 juta ton,” kata Jokowi dalam keterangannya, Jumat (10/3/2023).

Jokowi menjelaskan bahwa saat ini Indonesia masih melakukan impor sejumlah 6,3 juta ton pupuk. Namun, jumlah tersebut juga dinilai masih belum bisa memenuhi kebutuhan pupuk nasional.

"Sisane ada dari impor 6,3 juta ton berarti nembe pinten niku? Kira-kira 9 juta ton, 9,8 juta ton. Masih kurang berapa? 3,2 juta ton,” jelasnya.

Selain itu, Kepala Negara menuturkan kegiatan impor bahan baku atau pupuk juga terkendala oleh perang yang terjadi di Rusia dan Ukraina, yang merupakan negara importir pupuk ke Indonesia.

Follow Berita Okezone di Google News

Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya

“Problemnya sekarang supaya Bapak Ibu tahu kita banyak impor bahan atau pupuk itu dari Rusia dan Ukraina. Pun pirso? Sak niki Ukraina sama Rusia lagi. Yang kekurangan pupuk itu bukan hanya Indonesia, negara-negara lain yang tidak mempunyai pabrik pupuk apalagi tidak dapat apa-apa sama sekali,” ungkapnya.

Melihat hal tersebut, Presiden menyebut bahwa tingginya harga pupuk di Tanah Air disebabkan karena jumlah pupuk yang ada saat ini tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan yang ada.

“Kalau pupuknya tidak cukup, yang ingin beli banyak, terus pripun? Hukum pasar apa? Harganya pasti naik, problemnya di situ,” kata Presiden.

Oleh karenanya, untuk mendorong pemenuhan pupuk tersebut, pemerintah mengoperasikan kembali PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) guna menambah kapasitas produksi pupuk nasional.

“Bulan yang lalu Pupuk Iskandar Muda di Aceh kita hidupkan lagi, kita biayai. Sudah bisa berproduksi tetapi juga masih sedikit, 570 ribu ton,” kata Presiden.

“Sudah berproduksi 570 ribu ton tapi tetap itu masih jauh dari kebutuhan yang kita inginkan,” tambahnya.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari

Harga pupuk nonsubsidi diperkirakan akan terus naik sepanjang tahun 2022. Data World Bank-Commodity Market Review per 4 Januari 2022, Pupuk Urea dan  Diamonium Fosfat (DAP)  mengalami kenaikan yang signifikan. Harga DAP mengalami kenaikan sebesar 76,95 persen, sedangkan harga pupuk urea naik hingga sebesar 235,85 persen.

Kenaikan harga pupuk nonsubsidi itu disebabkan sejumlah faktor, di antaranya pembatasan Ekspor Bahan Baku yang Dilakukan Rusia dan China. Saat ini, Rusia dan China adalah dua negara pengekspor dua jenis bahan baku pupuk NPK, yakni Fosfor (P) dan Kalium (K) terbesar.

Selain pembatasan ekspor yang dilakukan Rusia dan China, meroketnya harga pupuk juga diperparah melalui kenaikan harga komoditas dunia yang menjadi bahan baku pembuatan pupuk.

Langkah lain yang dilakukan pemerintah adalah melakukan negosiasi terhadap komunitas global untuk tidak memberikan sanksi impor pupuk dari Rusia, memudahkan pengiriman bahan baku pupuk asal Ukraina, serta mencari sumber pemasok baru.

Secara umum kelangkaan pupuk terjadi sebagai akibat dari perang antar Rusia-Ukraina yang telah memberikan dampak besar bagi ketersediaan dan stabilitas harga pupuk dunia. Hal ini disebabkan kedua negara tersebut merupakan negara terbesar pemasok unsur terpenting dalam produksi pupuk, yaitu Fosfat (P) dan Kalium (K).

Untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas pupuk bersubsidi, pemerintah telah melakukan pembaharuan kebijakan dengan menetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Permentan tersebut ditetapkan pada tanggal 6 Juli 2022 oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia.

Terdapat beberapa perubahan kebijakan yang perlu diketahui dan diperhatikan oleh masyarakat luas, terutama para petani.  Diantaranya, komoditas yang disubsidi sebelumnya berjumlah lebih dari 60 jenis, dalam Permentan Nomor 10 Tahun 2022 kini mengatur penyaluran pupuk bersubsidi diprioritaskan pada 9 komoditas utama berdasarkan kebutuhan pangan pokok negara. Sembilan komoditas utama yang dimaksud adalah Padi, Jagung, Kedelai, Cabai, Bawang Merah, Bawang Putih, Kopi, Tebu, dan Kakao, dengan luas kepemilikan lahan maksimal 2 Ha per petani.

Begitu pula perubahan pada jumlah jenis pupuk bersubsidi yang semula terdapat 6 jenis pupuk yaitu ZA, Urea, SP-36, NPK, Pupuk Organik, dan Pupuk Organik Cair, berubah menjadi 2 jenis pupuk saja yaitu Urea dan NPK. Urea dan NPK dipertimbangkan sebagai pupuk yang mengandung unsur hara makro esensial yang harus selalu tersedia karena berfungsi dalam proses metabolisme dan biokimia sel tanaman. Maka dari itu, kedua pupuk tersebut dijadikan sebagai pupuk prioritas dan dianggap cukup untuk mendongkrak produktivitas 9 komoditas utama yang disubsidi.

Penetapan alokasi pupuk bersubsidi di tingkat kabupaten dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu a) Data spasial lahan milik petani; b) Usulan alokasi pupuk dari kecamatan melalui e-RDKK; dan c) Alokasi pupuk bersubsidi kabupaten. Alokasi pupuk bersubsidi tingkat kabupaten akan lebih dirinci berdasarkan kecamatan, jenis pupuk, jumlah, CPCL, serta sebaran bulanan. Para petani penerima pupuk bersubsidi harus merupakan petani yang tergabung dalam kelompok tani, terdaftar di dalam SIMLUHTAN (Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian) dan e-alokasi, serta memiliki kartu tani yang dapat digunakan untuk membeli pupuk subsidi di kios-kios tersedia.

Mekanisme penebusan pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani sebagai berikut:

Apabila kartu tani belum tersedia di suatu wilayah, maka penebusan dapat dilakukan dengan menggunakan KTP dengan mekanisme antara lain sebagai berikut :

Kondisi yang terjadi di Desa Babakanreuma dan Desa Kertawangunan Kecamatan Sindangagung sebagaimana pemberitaan di media online  tanggal 2 November 2023 yang berkaitan dengan masalah kelangkaan pupuk, pada tanggal 4 November 2023, tim Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan telah melakukan identifikasi lapangan dengan hasil sebagai berikut :

Stok dan ketersediaan pupuk subsidi di Kabupaten Kuningan masih aman dan tidak ada kelangkaan, mengingat penyerapan pupuk subsidi oleh petani masih kurang, baru mencapai 55% sampai dengan bulan September 2023.  Kendala utama kesulitan pembelian pupuk subsidi, antara lain kendala pada kartu tani, pagu alokasi pupuk di bawah dosis anjuran, pembatasan jenis pupuk bersubsidi hanya urea dan NPK, dan pembatasan jenis komoditas hanya pada sembilan komoditas yaitu padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, tebu, dan kakao, serta luas kepemilikan lahan maksimal 2 hektare per petani.

Oleh: Amallia Rosya, SP, M.Si.

Pupuk merupakan sarana produksi utama dalam setiap usahatani. Kebutuhan pupuk setiap musim tanam semakin meningkat sehingga terjadi kelangkaan pupuk pada beberapa sentra produksi pertanian.  Namun, sampai saat ini sebagian petani nyatanya masih menggunakan pupuk kimia dalam mengolah lahan pertaniannya karena ketersediaan pupuk tersebut yang cukup banyak sehingga mudah diperoleh.  Padahal, penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus dapat menimbulkan bahaya bagi lahan pertanian, karena dapat merusak tanah dan mengganggu keseimbangan unsur hara yang ada di dalamnya. Dampak buruk lainnya dari pupuk kimia adalah dapat membunuh mikroorganisme yang berperan penting bagi pertumbuhan tanaman, dan dapat menghambat pembusukan senyawa organik yang dibutuhkan tanaman.

Pupuk organik didefinisikan sebagai pupuk yang sebagian atau seluruhnya berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan mensuplai bahan organik untuk memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2006).

Hal Ini Selaras Dengan Yang Di Sampaikan Oleh Kepala BPPSDMP, Prof. Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr. bahwa Ketergantungan Petani Pada Pupuk Kimia Tinggi. Reaksi Pupuk Kimia Yang Cepat Dan Pengaruh Terhadap Peningkatan Produksi Merupakan Alasan Utama Pertani Terus Menggunakannya. Padahal Di Balik Penggunaan Pupuk Kimia Secara Terus Menerus Dapat Berakibat Negatif Terhadap Penurunan Kualitas Dan Sifat Tanah.

“Salah Satu Cara Memperbaiki Kesuburan Tanah Adalah Mengurangi Penggunaan Pupuk Kimia Dan Meningkatkan Penggunaan Pupuk Organik. Dengan Demikian, Pertanian Dapat Berkelanjutan Dan Pencemaran Lingkungan Dapat Di Tekan”. Kata Dedi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan penyebab masih tingginya harga pupuk di Tanah Air. Menurutnya, hal tersebut dikarenakan masih belum bisa terpenuhinya kebutuhan pupuk nasional yang sebanyak 13 juta ton.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat serta Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial dan SK Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Areal Kesongo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Jumat (10/3/2023).

“Supaya Bapak, Ibu semuanya tahu bahwa kebutuhan pupuk di Indonesia ini harusnya 13 juta ton di seluruh Tanah Air Indonesia. Di Indonesia, baru bisa berproduksi 3,5 juta ton,” ujar Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan, saat ini Indonesia masih melakukan impor sejumlah 6,3 juta ton pupuk. Namun, jumlah tersebut juga dinilai masih belum bisa memenuhi kebutuhan pupuk nasional.

"Sisanya ada dari impor 6,3 juta ton berarti nembe pinten niku (kurang berapa itu)? (Totalnya) kira-kira 9,8 juta ton. Masih kurang berapa? 3,2 juta ton,” ucap mantan Wali Kota Solo itu.

Selain itu, Jokowi mengatakan kegiatan impor bahan baku atau pupuk juga terkendala oleh perang yang terjadi di Rusia dan Ukraina sebagai negara importir pupuk ke Indonesia.

“Problemnya sekarang supaya Bapak dan Ibu tahu kita banyak impor bahan atau pupuk itu dari Rusia dan Ukraina. Yang kekurangan pupuk itu bukan hanya Indonesia, negara-negara lain yang tidak mempunyai pabrik pupuk apalagi tidak dapat apa-apa sama sekali,” jelasnya.

Melihat hal tersebut, Jokowi menyebut, tingginya harga pupuk di Tanah Air disebabkan karena jumlah pupuk yang ada saat ini tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan yang ada.

“Kalau pupuknya tidak cukup, yang ingin beli banyak, terus bagaimana? Hukum pasar apa? Harganya pasti naik, problemnya di situ,” jelas dia.

Oleh karena itu, untuk mendorong pemenuhan pupuk tersebut, pemerintah mengoperasikan kembali PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) guna menambah kapasitas produksi pupuk nasional.

“Bulan yang lalu Pupuk Iskandar Muda di Aceh kita hidupkan lagi, kita biayai. Sudah bisa berproduksi tetapi juga masih sedikit, 570 ribu ton. Sudah berproduksi 570 ribu ton tapi tetap itu masih jauh dari kebutuhan yang kita inginkan,” kata Jokowi.

Bisnis.com, GARUT- Petani di Kabupaten Garut, Jawa Barat mengeluhkan pupuk subsidi yang langka. Bahkan, stok yang ada justru dijual mahal kepada petani-petani besar.

Petani di Kabupaten Garut, Herdiansyah (35) mengatakan, setiap tahunnya selalu dihadapkan dengan permasalahan kelangkaan pupuk bersubsidi. Alokasi dari pemerintah diklaim tidak sampai pada petani.

Menurutnya, minimnya realisasi alokasi kebutuhan subsidi pupuk kepada para petani dianggap menjadi salah satu kelemahan administrasi yang dibangun oleh pemerintah pusat.

"Saya pernah menemukan pupuk-pupuk subsidi yang dijual non subsidi. Pupuknya dijual kepada petani-petani besar. Modusnya selalu begitu setiap tahunnya," kata Herdiansyah, Rabu (28/2/2024).

Herdiansyah menuturkan, minimnya suplai pupuk bersubsidi berkaitan dengan membengkaknya ongkos produksi. Sementara, nilai jual produksi gabah diprediksi bakal anjlok pada musim panen nanti.

"Biaya produksi tinggi, tetapi nilai jual produksinya rendah. Sangat berpengaruh terhadap pendapatan. Bagi saya dan petani, ini sistem yang tidak adil," katanya.

Berdasarkan catatan Dinas Pertanian Kabupaten Garut, alokasi pupuk subsidi di Garut pada 2024 ini sebanyak 58.683 ton. Dari jumlah tersebut, 33.264 ton merupakan jenis urea dan 25.419 jenis NPK.

Ketua Pokja Pupuk Bersubsidi Dinas Pertanian Kabupaten Garut, Rieza Fauzani mengakan, saat usulan rencana definitif kelompok (RDKK), pihaknya mengusulkan pupuk urea sebanyak 62.995 ton dan NPK 86.544 ton.

"Alokasi mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Tahun kemarin itu, urea sebanyak 55.974 ton dan NPK 40.956 ton," ujarnya.

Kondisi tersebut terjadi karena sejumlah faktor. Pertama, pembatasan impor pospor dan kalium dari Cina; naiknya harga gas alam sebagai bahan baku urea; hingga terganggunya suplai akibat perang Rusia dan Ukraina.

"Terkait denganproduksi, berbagai faktor sangat mempengaruhi, di antaranya iklim, serangan OPT, harga produk, dan ketersediaan sarana produksi. Pupuk menjadi salah satu bagian dari sarana produksi, sehingga penurunan produksi tidak bisa ditentukan oleh satu faktor," katanya.

SVP Strategi Pemasaran Pupuk Indonesia, Iyan Fajri mengatakan, pada 2024 ini, pemerintah berencana menambah alokasi subsidi pupuk sebesar Rp14 triliun agar semakin banyak petani mendapatkan pupuk bersubsidi.

Selain itu, pemerintah pun mempermudah mekanisme penebusan pupuk bersubsidi hanya dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh seluruh petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk.

“Pemerintah melalui Pupuk Indonesia, memastikan ketersediaan pupuk di seluruh Indonesia, baik itu pupuk bersubsidi maupun nonsubsidi. Pemerintah membantu memperoleh pupuk dengan mudah guna mendukung program percepatan musim tanam pada awal tahun 2024,” demikian ungkap Iyan.